Polemik Ijazah Gibran Memanas: Kepala Bakom RI Bantah Klaim Saran Presiden Prabowo, Yusril Disebut Mewakili Sikap Istana

AKURAT BANTEN-Dinamika politik nasional mendadak bergejolak setelah Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, secara terbuka membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Perbedaan narasi ini berpusat pada klaim adanya saran dari Presiden Prabowo Subianto agar Gibran menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna membuktikan keabsahan ijazahnya.

Pernyataan ini langsung menarik perhatian publik luas, terutama di tengah isu hangat terkait dokumen pendidikan dan langkah politik lanjutan di lingkaran kekuasaan tertinggi Indonesia.

Baca Juga: Bakal Jadi Akhir Dinasti Solo? Isu Pengunduran Diri Gibran Disebut Cuma Manuver Tingkat Tinggi

Perbedaan Klaim di Istana: Antara Gibran dan Kepala Bakom RI

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan kepada awak media bahwa dirinya telah melakukan pertemuan tertutup selama 2,5 jam dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026) pagi. Dalam kesempatan tersebut, Gibran menyebut bahwa Presiden memberikan arahan khusus.

Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja, ucap Gibran.

Pernyataan Gibran ini sebelumnya sempat dikuatkan oleh pengakuan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang membenarkan bahwa pertemuan tersebut juga membahas perihal pengunduran diri yang diajukan oleh Gibran.

Namun, narasi tersebut dibantah keras oleh Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa malam, Syahganda menilai secara logika dan ketatanegaraan tidak mungkin Presiden Prabowo memberikan anjuran untuk menempuh jalur hukum PTUN.

Syahganda menegaskan bahwa sikap resmi dan pandangan hukum Presiden telah diwakili secara mutlak oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

Tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran, ujar Syahganda.

Baca Juga: Mahfud MD Bongkar Ancaman Serius: Penyadapan Presiden Bukan Main-Main, 'Gak Ada Jawaban Kecuali Makar!'

Sikap Tegas Yusril: Pintu PTUN Sudah Tertutup Rapat

Kunci dari bantahan Syahganda merujuk langsung pada pandangan yuridis yang disampaikan oleh Menko Yusril Ihza Mahendra. Menurut Yusril, secara hukum konstitusional, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan dokumen ijazah Gibran sudah bersifat final dan mengikat.

Dengan kata lain, tidak ada lagi ruang legal maupun kesempatan prosedural bagi Gibran untuk mengajukan pembuktian atau melakukan perlawanan hukum lanjutan melalui PTUN.

Syahganda, yang mengaku memantau langsung dinamika di Istana hingga Selasa sore, meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Yusril adalah hasil diskusi mendalam bersama Presiden Prabowo.

Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk (fight) ke PTUN, artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden, itulah concern Presiden, dong, tegasnya.

Baca Juga: Alarm Darurat Makan Bergizi Gratis! 162 Siswa dan Guru Tumbang Massal, SPPG Umbulharjo Disorot Tajam

Implikasi Politik dan Sorotan Publik

Kontradiksi terbuka antara pernyataan Wakil Presiden dengan penjelasan dari Kepala Bakom RI dan Menko Hukum ini menjadi sorotan tajam para pengamat politik. Publik kini menanti bagaimana kelanjutan dari langkah politik dan hukum yang diambil di tengah isu pengunduran diri Gibran serta polemik ijazah yang terus menggelinding di ruang publik.

Kasus ini diprediksi akan terus menjadi topik utama perbincangan hangat, mengingat melibatkan figur-figur kunci di dalam Kabinet Merah Putih dan pucuk pimpinan pemerintahan Republik Indonesia.(**)